Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search
Journal : Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi

PEMETAAN KOMPETENSI, TUGAS, DAN PEKERJAAN SEKRETARIS DI DUNIA KERJA Suranto Aw; Rosidah Rosidah; Joko Kumoro
Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi Efisiensi Vol. XIII No. 1 Februari 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY & ASPAPI PUSAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (741.521 KB) | DOI: 10.21831/efisiensi.v13i1.7858

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai: (1) kompetensi kerja; (2) bidang tugas; dan (3) jenis-jenis pekerjaan profesi sekretaris di dunia kerja. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, memfokuskan pada usaha melacak informasi dari para praktisi administrasi perkantoran atau sekretaris, dan memetakan hasil pelacakan tersebut secara sistematis. Subjek penelitian ini adalah praktisi sekretaris di berbagai instansi pemerintah maupun swasta. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara deskriptif dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi dan histogram, serta dilengkapi penjelasan secara naratif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Terdapat tiga kategori kompetensi sekretaris yaitu: kompetensi umum, kompetensi inti, dan kompetensi khusus (tambahan); (2) Bidang tugas sekretaris mencakup: komunikasi, administrasi perkantoran, mengelola keuangan, dan legal (hukum); dan (3) Jenis-jenis pekerjaan yang secara rutin dikerjakan seorang sekretaris mencakup: bertelepon, berkomunikasi secara interpersonal, menggunakan media komunikasi, menerima tamu, mengelola keluhan pelanggan, mengoperasikan komputer, mengatur otomatisasi pekerjaan kantor, mencari informasi lewat internet, mengurus surat, mengelola arsip, mengatur perjalanan dinan pimpinan, mengatur penggunaan perlengkapan kantor, mengatur pertemuan/rapat, membuat laporan, mengelola kas kecil, dan mengurus pekerjaan di bidang legal (hukum).
Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan dalam Organisasi Rosidah Rosidah
Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi Efisiensi Volume XI, No. 2, Agustus 2011
Publisher : Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY & ASPAPI PUSAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6470.195 KB) | DOI: 10.21831/efisiensi.v11i2.3990

Abstract

Seiring dengan pengembangan teknologi dan informasi, persoalan organisasi semakin bertambah banyak baik dari segi kuantitas maupun tuntutan kualitas para pengguna jasa. Macam kualitas sebagaimana tuntutan masyarakat atau pengguna jasa kantor sernakin kompleks. Apalagi dengan berlakunya Undang-Undang Pelayanan Publik No. 25 tahun 2009 memberikan sinyal akan perlunya organisasi memperhatikan penyelenggaraan pelayanan, karena ada kewajiban organisasi yang harus dilakukan serta pemenuhan hak pengguna jasa yang harus diperhatikan. Ini semua memaksa manajemen lembaga untuk melihat kembali sejauhmana kualitas yang dapat diberikan kepada pelanggannya. Perhatian lembaga akan kualitas pelanggan meliputi berbagai aspek. Diantaranya adalah dilihat dari bagaimana membangun budaya peningkatan kualitas, memberikan kesadaran kepada sumber daya manusia organisasi akan pentingnya kualitas pelayanan . Di samping itu juga perlu perhatian terhadap aspek manajemen dalam mengaplikasikan proses penyelenggaraan pelayanan organisasi. Tidak kalah pentingnya adalah penentuan stadar kualitas pelayanan sebagai pedoman dalam penilaian kinerja.
Membangun Need of Achievement Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Rosidah Rosidah
Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi Efisiensi No. 2, Volume III, Agustus 2003
Publisher : Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY & ASPAPI PUSAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2177.092 KB) | DOI: 10.21831/efisiensi.v3i2.3798

Abstract

Keberhasilan sebuah organisasi dalam mewujudkan misi menjadi dambaan seluruh level kepemimpinan serta anggotanya. Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) perlu dikembangkan agar dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan organisasi. Namun ada sebagian kecil/besar pegawai yang kemungkinan kurang atau tidak mempunyai kebutuhan untuk pengembangan (need of achievement). Oleh karena itu pimpinan perlu untuk menumbuhkan kebutuhan tersebut dengan berbagai pendekatan. Ada beberapa strategi dalam hal ini, antara lain melalui: teori pemberdayaan, menciptakan lingkungan yang kondusif dengan membuat peraturan yang mampu memotivasi pegawai untuk melakukan perubahan atau ada kesadaran akan kebutuhan dalam pengembangan.
Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan dalam Organisasi Rosidah Rosidah
Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi Efisiensi No. 1 Volume VII, Februari 2007
Publisher : Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY & ASPAPI PUSAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (7236.668 KB) | DOI: 10.21831/efisiensi.v7i1.3912

Abstract

Seiring dengan pengembangan teknologi dan informasi, persoalan organisasi semakin bertambah banyak baik dari segi kuantitas maupun tuntutan kualitas para pengguna jasa. Macam kualitas sebagaimana tuntutan masyarakat atau pengguna jasa kantor semakin kompleks. Ini semua memaksa manajemen lembaga untuk melihat kembali sejauh mana kualitas yang dapat diberikan kepada pelanggannya. Perhatian lembaga akan kualitas pelanggan meliputi borbagai aspek, yakni dilihat dari bagaimana membangun budaya penlngkatan kualitas, artinya memberikan kesadaran kepada sumber daya manusia yang ada di dalamnya akan pentingnya kualitas pelayanan. Di samping itu juga perlu perhatian terhadap aspek manajemen tersebut yang butuh diaplikasikan dalam proses penyelenggaraan organisasi. Tidak kalah pentingnya bahwa penentuan stadard kualitas pelayanan sebagai pedoman dalam penuaian kinerja juga harus menjadi perhatian. Tulisan berikut akan membahas secara detail langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan.
TOTAL QUALITY MANAJEMENT DALAM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DAN UPAYA PENINGKATANNYA Rosidah Rosidah
Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi Efisiensi Vol. XIII No. 1 Februari 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY & ASPAPI PUSAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (738.116 KB) | DOI: 10.21831/efisiensi.v13i1.7856

Abstract

Persoalan kualitas  merupakan  bagian penting dalam bidang pengembangan sebuah institusi pendidikan. Pendidikan  mempunyai peran dalam membagun modal sosial, yang membentuk tatanan dan ketertiban umum  sehingga lingkungan kondusif untuk melakukan pembangunan. Sistem pendidikan diarahkan untuk mewujudkan RISE (Relevance, Academic Atmosphere, Institutional Management, Suistability, and Efficiency).Kebijakan Pemerintah memberikan ruang pada lembaga pendidikan untuk selalu mengembangkan kualitas serta melakukan pelayanan prima kepada stakeholer-nya. Untuk itu TQM perlu diwujudkan  dalam manajemen pendidikan.Salah satu penentu keberhasilan dalam implementasi TQM adalah factor kepemimpinan.Sistem Penjaminan Mutu perlu dibangun. Bebrapa poin penting dalam menjalankan penjaminan mutu perlu memperhatikan: Quality First, Stakeholder,The Next Process in Our Stakeholder, Speak with Data,Upstream Management.
Aksesibilitas Pimpinan dalam Mewujudkan Kinerja Organisasi Publik Rosidah Rosidah
Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi Efisiensi No. 3 Volume VI, September 2006
Publisher : Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY & ASPAPI PUSAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5803.734 KB) | DOI: 10.21831/efisiensi.v6i3.3904

Abstract

Organisasi publik sudah saatnya menjadi perhatian para pemimpin untuk diberdayakan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Dalam mewujudkan kinerja organisasi publik maka peran pemimpin sangat substansial untuk menentukan segala kebijakan dan implementasinya serta dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. Berbagai terobosan perlu dilakukannya, mulai dari perubahan struktural, aspek ketrampilan dalam pemahaman kerjasama internal dengan para bawahanya maupun ekstemal yakni dengan pihak lembaga swasta, para stakeholder. Di samping itu perlu memahami dan melakukan integrative culture dan berbagai transformasi nilai yang harus dilakukan untuk pengembangan organisasi serta mengantisipasi lingkungan yang berkembang. Yang tidak kalah penting adalah pemahaman adanya akuntabifitas moral/mental yang melekat pada diri seorang pimpinan.
Mission Driven Profesionalism sebagai Upaya Akselerasi Pembangunan Daerah Rosidah Rosidah
Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi Efisiensi No. 1 Volume VI, Februari 2006
Publisher : Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY & ASPAPI PUSAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3863.713 KB) | DOI: 10.21831/efisiensi.v6i1.3826

Abstract

Keberhasilan pembangunan di daerah tidak lepas dari faktor kemampuan Sumber Daya Manusia dalam mengelola sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya serta strategi yang dipakai dalam implementasi rencana/program-program kerjanya. Salah satu strategi adalah Mission Driven Profesionalism, yaitu bahwa untuk menggerakkan roda pembangunan secara profesional sebagai motornya adalah mengacu dan berorientasi pada misi.Peraturan dann prosedur tetap diperlukan dalam proses pencapalan tujuan akan tetapi dalam penerapannya secara fleksibel. Pimpinan penting memberikan ruang kepada bawahannya untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menjalankan pombangunan yang tidak lepas dari pelanggaran yang bersifat yuridisKoto Kunci: misi, pembangunan
Upaya Menciptakan Birokrasi yang Ideal dan Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintah Rosidah Rosidah
Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi Efisiensi No. 1, Volume I, Agustus 2001
Publisher : Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY & ASPAPI PUSAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2473.137 KB) | DOI: 10.21831/efisiensi.v1i1.3747

Abstract

Pembangunan bangsa memerlukan tatanan birokrasi yang ideal serta tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang profesional. dalam pencapaiannya perlu reevaluasi terhadap keberadaan birokrasi dan SDM yang ada. beberapa hambatan dalam menuju sasaran-sasaran pembangunan, tidak lepas dari faktor elitis, politik, dan patologi birokrasi yang bersumber dari manusia. Oleh karena itu perlu modernisasi birokrasi dan peningkatan mutu, melalui Total Quality Management di dalam proses penyeleggaraan pemerintahan.
Persoalan Budaya dalam Organisasi Multinasional Rosidah Rosidah
Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi Efisiensi No. 1, Volume V, Februari 2005
Publisher : Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY & ASPAPI PUSAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3919.677 KB) | DOI: 10.21831/efisiensi.v5i1.3817

Abstract

Pengaruh kebudayaan dalam organisasi pada era global tidak bisa dihindari lagi keberadaannya. Peningkatan kinerja organisasi perlu memperhatikan sumberdaya yang dimiliki dari berbagai budaya, yang berasal dari berbagai negara. Dalam eksistensinya manajer perusahaan multinasional harus memiliki ketrampilan global yang terkait dengan hukum internasional, pasar internasional, pergerakan saham, berbagai nilai dan budaya yang ada dalam organisasi. Salah satu aspek yang menjadi .pertimbangan organisasi multinasional adalah ketika mau membuat kebijakan terkait dengan perbedaan budaya di antara para anggota. Agar tidak terjadi kecemburuan di antara pegawai maka perusahaan tidak menitik beratkan atau memberi prioritas terhadap budaya dari etnis/negara tertentu melainkan berorientasi pada tujuan dan kesepakatan yang dibuat di antara mereka. Affirmative Action juga menjadi hal yang perlu diperlakukan dalarn organisasi kaitannya dengan persoalan nilai dan budaya. Bagaimana proses peningkatan kinerja organisasi pada perusahaan multi nasional yang memperhatikan perbedaan kebudayaan akan diungkap dalam tulisan berikut. 
Membangun Kinerja Profesional dalam Organisasi Publik Rosidah Rosidah
Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi Efisiensi No. 2 Volume VII, Agustus 2007
Publisher : Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY & ASPAPI PUSAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4895.639 KB) | DOI: 10.21831/efisiensi.v7i2.3918

Abstract

Dalam membangun kinerja profesional dalam organisasi publik salah satunya adalah meningkatkan produktivitas kerja yang berkualitas pada aparatur pemerintah. Upaya tersebut mengandung konsekuensi bahwa pemerintah perlu membuat aturan yang mampu memicu dan mendorong aparatur berperilaku mengarah pada kualitas yang diharapkan. Beberapa hal terkait dengan itu, maka jajaran kepemimpinan perlu kiranya mensosialisasikan dan menerapkan dalan kinerja sehari-hari Keputusan Menteri PAN No.25/Kep/M.Pan/4/2002 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara, yang sarat dengan nilai-nilai moral, yang harus ditegakkan, antara lain adanya: komitmen dan konsistensi, integritas dan profesional, kebersamaan dan dinamika kelornpok kerja, disiplin dan keteraturan kerja, keikhlasan dan kejujuran. Di samping itu kiranya perlu mengevaluasi kembali Daftar Penilaian Prestasi Pegawai (DP3), yang selama ini terkesan formalitas serta pedoman Pemberian Penghargaan kepada aparatur yang mampu memberikan pendorong untuk meningkatkan prestasi kerja.